Ki Bagus Hadikusumo dan Isu SARA dalam Politik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Akhir-akhir ini, isu SARA (suku-agama-ras) terutama yang berkaitan dengan agama menjadi santer bergentayangan di sekitar eskalasi perpolitikan. Pemicunya adalah pilkada DKI yang membuat bumi (sosmed) ganjang-ganjing. Masalah agama ini memang selalu hangat diperbincangkan. Ki Bagus Hadikusumo, salah satu pendiri bangsa, ternyata telah jauh-jauh hari memberikan kita peringatan dan petuah seputar isu SARA dalam konstelasi politik ini. Petuah itu terekam di dalam bukunya, Islam sebagai Dasar Negara dan Achlaq Pemimpin. Alangkah baiknya jika petuah bapak bangsa yang tahun lalu dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional itu kembali kita ingat dan renungkan, demi merawat cinta pada Indonesia, demi menjaga akal tetap sehat.

Ki Bagus Hadikusumo pas masih muda ganteng ya, sama kayak admin :D

Jika membincangkan isu sara, maka salah satu lintasan pikiran yang segera menyergap saya adalah sebuah memori tentang debat caleg beberapa tahun silam. Acara debat antara caleg itu sebenarnya tidak terlalu istimewa, makanya detail waktu, tempat, atau stasuin televisi mana yang menyiarannya tidak tersimpan dengan baik di memori saya. Namun ada satu fragmen dari acara itu yang tetap melekat di salah satu ceruk ingatan karena cukup berkesan. Debat itu menghadirkan caleg dari beberapa partai, di antaranya ada partai-partai berhaluan agama yakni partai yang berlambang benda-benda langit dan partai yang lambangnya bergambar pohon cemara (kalau nggk salah ingat si).

Fargmen berkesan itu terjadi ketika caleg dari partai benda langit dipersilakan membentangkan ide-ide yang hendak ia wujudkan sekiranya terpilih. Si caleg partai benda langit itu dengan semangat menyampaikan bahwa sektor pertanian yang menjadi potensi daerahnya ingin ia kembangkan, salah satunya dengan ihya al-mawat ; menanami lahan-lahan terbengkalai dengan tanaman-tanaman produktif. Tak lupa si caleg menyetir hadis yang berisi anjuran Rasulullah saw untuk gemar menanm beserta regulasi fikih berkenaan dengan bab ihya al-mawat.

Sepintas, apa yang disampaikannya sebenarnya biasa-biasa saja, tidak mengandung unsur apapun yang dapat menyinggung golongan manapun. Apa yang salah dengan ide menanami lahan yang terbengkalai? Bukankah ide reboisasi dan pemberdayaan petani sungguh sebuah isu global? Orang-orang di seluruh planet Bumi ini bahkan tengah dilanda khawatir mendalam akibat global warming, pemanasan global yang salah satunya bisa diatasi dengan memperbanyak vegetasi. Intinya, hal itu memang layak dilakukan, entah karena perintah hadis atau karena anjuran Green Peace.

Namun ternyata tidak semua orang berpikiran sama, terutama karena si caleg pake bawa-bawa hadis segala. Maka angkat bicaralah caleg dari partai berlambang tanaman yang kemudian dengan semangat memberikan kuliah tentang betapa telah finalnya Pancasila sebagai dasar neagara kita. Rupanya bagi ibu caleg itu, bapak caleg yang bawa-bawa hadis tadi telah keliru karena hendak menerapkan kebijakan yang berlandaskan agama tertentu tanpa peduli bahwa isu yang diangkatnya sebanrnya sangat universal. Dengan segala hormat bagi saya acara itu menjadi agak menggelikan.

Melihat kalapnya si caleg dari partai berlambang tanaman dalam menekankan finalitas Pancasila, saya jadi menyimpulkan bahwa ternyata ada orang-orang tertentu di republik ini yang amat sangat sensitif terhadap penggunaan agama sebagai inspirasi penetuan arah negara, dan sensitifitas itu membuat mereka melupakan substansi yang bersama dicitakan ; kemajuan negara tercinta. Bagi si caleg dari partai berlambang benda-benda langit ingin saya katakn ; mungkin memang hari-hari ini bukan lagi saatnya mengumbar agama dengan terlalu vulgar. Apa salahnya kita menjalankan perintah Rasululullah dengan tetap berniat ittiba’ tanpa harus mengumumkan bahwa saya sedang mengikuti Sang Junjungan kepada dunia? Tapi hey, bukankah itu sebenarnya hak azasi di caleg?, menjalankan perintah agamanya? Kenapa harus disuruh sembunyi-sembunyi?. Duh, lihatkan, memperbincangkan isu seputar agama dan politik memang agak-agak problematis di era kita kini. Tak pelak isu agama pun menajdi bola panas di pilkada DKI.

Ki Bagus Hadikusumo salah satu pendiri republik yang bijak bestari ternyata telah menyadari panasnya masalah agama jika dibwa-bawa ke pentas perpolitikan sejak beliau memperjuangkan ideologinya di sidang-sidang BPUPKI. Namun beliau memiliki sikap yang sangat elegan dalam masalah ini. Sikap itu beliau tuangkan dalam salah satu pernyataannya di sidang BPUPKI ketika menanggapi lontaran kalimat dari seorang anggota sidang yang cukup tidak enak didengar oleh sesepuh Muhammadiyah tersebut.

Dalam pidatonya, Ki Bagus mengungkapkan keheranannya, mengapa orang-orang selalu “berhati-hati” jika berbicara maslah agama dalam kaitannya dengan negara ketika itu. Seolah-olah dengan membawa-bawa agama mereka akan memecah belah bangsa. Padahal, kata Ki Bagus, bukan hanya perkara agama saja yang dapat menimbulkan perecahan dan perselisihan apabila “diperbincangkan dengan tidak berdasar kejujuran, kesucian, dan keikhlasan”. Perkara seperti apakah bentuk negara itu republik, persyerikatan, atau monarki terbukti juga menimbulkan polemik yang dahsyat ketika itu.

Jadi jika ditarik inti sarinya, Ki Bagus Hadikusumo menganggap mereka yang selalu mau terpecah belah dan berselisih ketika membincang agama di panggung politik (apalagi perebutan suara), sebenarnya perlu waspada terhadap nurani mereka, apakah mereka masih memiliki kejujuran, kesucian, dan keihlasan ketika mempermasalahkan hal itu? Apakah mereka memang tengah membela keyakinannya atau sekedar menjadikannya alat pemuas nafsu kekuasaan? Perkara apapun dapat memecah belah jika dipersoalkan dengan semangat ingin menghalau lawan yang membara.

Perkara apapun bisa membawa perselisihan bila yang memperdebatkannya masing-masing menyimpan ambisi besar berkelindan tamak di dalam hati mereka masing-masing. Perkara apapun bisa dijadikan api membara untuk menghanguskan lawan dalam pemilu, jika memang awalnya sudah berniat menjungkalkan dengan tidak sportif. Dan bagi yang membaca, jika anda mulai curiga saya sedang membela pihak tertentu di pilkada DKI kemarin, mungkin anda juga perlu melakukan apa yang dinasehatkan Ki Bagus, karena saya sama sekali tidak berminat ikut campur masalah itu.

Apa yang diyakini Ki Bagus Hadikusumo ternyata terbukti beberapa generasi setelahnya, tepatnya ketika sidang Konstituante digelar. Ketika itu masing-masing tokoh mengusung ideologinya dalam pidato-pidato mereka untuk merumuskan dasar negara. Tokoh nasionalis sekuler kokoh pada ide-ide kebangsaan, kaum komunis mengajukan komunisme, dan kaum agama termasuk Islam dan Kristen juga memperjuangkan keyakinan mereka. Percaturan sengit ide-ide itu mengerucut ke dalam tiga pilihan ; Islam, Pancasila, atau Sosial-Ekonomi. Namun karena mereka mungkin seperti kata Ki Bagus, memperbincangkan agama dengan tetap ikhlas, jujur, dan niat suci demi kemajuan bangsa, kita menyaksikan betapa elegan tokoh-tokoh itu. Kita akan terkagum-kagum membaca catatan sejarah betapa Buya Mohammad Natsir sang islamis dari Masyumi yang jelas-jelas menyatakan Konstituante adalah “sanctuary” tempat ide-ide berkonfrontasi dengan tajam, IJ Kasimo dari Partai Katolik, dan Aidit dari PKI masih bisa bercengkrama makan sate dan ngopi bareng di kafe parlemen sehabis debat pelik di persidangan. Apa yang mereka lakukan tentu bukan kepura-puraan untuk pencitraan, persahabatan mereka tetap berlangsung di kehidupan sehari-hari.  

Pada akhirnya, tidak ada yang salah dengan menjadikan agama sebagai pertimbangan utama dalam membentuk pandangan politik. Para pendahulu kita pun telah lama melakononya. Mungkin bedanya, pada mereka aspirasi berbasis agama itu diusung dengan hati yang ihlas, niat yang tulus, dan cara yang elegan nan cerdas seperti yang diinginkan Ki Bagus Hadikusumo,  mereka pun tampak begitu memesona dan patut diteladani. Semoga kalimat "bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya" tidak hanya menjadi slogan kosong seperti kebanyakan slogan politik hari-hari ini. Semoga teladan dan petuah mereka dapat diikuti oleh mereka yang menceburkan diri di jeram perpolitikan Indonesia.